logo

Desa Cimenga

Jalan Raya Cipasung - Selajambe No 201 RT 002 RW 001 Desa Cimenga 45562
Telp. Email : [email protected]

Musrenbangdes di Desa Cimenga Membahas Rancangan RKPDes Tahun 2027 dan DU RKPDes Tahun 2028 Selaras dengan Tema RKP Kabupaten Kuningan

46
23 Sep 2026
Admin Desa Cimenga
logo

      CIMENGA, KUNINGAN – Pemerintah Desa Cimenga, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada Selasa, 22 September 2026. Forum ini membahas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027 dan menyepakati Daftar Usulan (DU) RKPDes Tahun 2028 yang selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten Kuningan yang akan diperjuangkan dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Musrenbangdes dihadiri 65 peserta dari berbagai unsur. Mereka adalah Camat Darma beserta jajarannya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cimenga, Pendamping Desa, Tim Penggerak PKK, kader Posyandu, dan ketua rukun tetangga (RT). Hadir pula perwakilan kelompok tani, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa (Kopdes), pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

Musrenbangdes merupakan forum musyawarah tahunan untuk membahas dan menyepakati rencana pembangunan desa. Forum ini mempertemukan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan warga agar program yang disusun benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan segelintir pihak.

Rancangan RKPDes Tahun 2027 disusun selaras dengan tema RKP Kabupaten Kuningan Tahun 2027, yakni “SDM Unggul untuk Masa Depan yang Kompetitif”. Adapun DU RKPDes Tahun 2028 mengacu pada tema RKP Kabupaten Kuningan Tahun 2028, yakni “Digitalisasi Menuju Transformasi Pertanian dan Pariwisata”.

RKPDes adalah dokumen perencanaan desa untuk jangka waktu satu tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Karena itu, apa yang disepakati dalam Musrenbangdes akan menentukan arah kegiatan dan penggunaan anggaran desa pada tahun berikutnya.

Sementara itu, DU RKPDes berisi daftar usulan kegiatan yang dihimpun dari masyarakat. Penyusunan DU untuk tahun 2028 menunjukkan bahwa Desa Cimenga tidak hanya menyiapkan rencana untuk tahun terdekat, tetapi juga mulai menata usulan jangka berikutnya agar sejalan dengan kebijakan daerah.

Keselarasan dengan tema RKP Kabupaten Kuningan menjadi salah satu pertimbangan utama. Dengan menyesuaikan perencanaan desa pada tema kabupaten, program yang disusun di tingkat desa diharapkan dapat saling menguatkan dengan kebijakan pemerintah daerah. Pendekatan ini juga membuka peluang sinergi dalam pelaksanaan program, baik dari sisi kewenangan maupun pembiayaan.

Tema tahun 2027, “SDM Unggul untuk Masa Depan yang Kompetitif”, menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fokus pembangunan. Tema ini beririsan langsung dengan kegiatan sejumlah unsur yang hadir dalam forum. Kader Posyandu, misalnya, bergerak di bidang kesehatan ibu dan anak, sedangkan TP PKK dikenal aktif dalam pemberdayaan keluarga. Kedua unsur ini menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia di tingkat desa.

Kualitas sumber daya manusia juga berkaitan dengan pendidikan, keterampilan, dan kesiapan warga menghadapi persaingan ekonomi. Kehadiran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam forum turut memberi perspektif tentang pentingnya pembangunan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh karakter dan kesejahteraan warga.

Memasuki tahun 2028, tema kabupaten bergeser pada “Digitalisasi Menuju Transformasi Pertanian dan Pariwisata”. Tema ini memberi ruang bagi desa untuk menyiapkan usulan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital pada dua sektor tersebut. Pemanfaatan teknologi dapat mencakup pengelolaan informasi, pemasaran hasil usaha, hingga promosi potensi desa.

Di sektor pertanian, keterlibatan kelompok tani dalam Musrenbangdes menjadi penting karena merekalah pelaku utama di lapangan. Usulan yang lahir dari petani diharapkan dapat mencerminkan persoalan nyata, mulai dari produksi hingga pemasaran. Sementara itu, di sektor pariwisata, keterlibatan BUMDes, UKM, dan tokoh masyarakat diperlukan agar pengembangan potensi desa dilakukan secara bersama-sama dan memberi manfaat bagi warga setempat.

BUMDes dan Kopdes juga memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi desa. Kedua lembaga ini menjadi wadah kegiatan usaha yang dapat menggerakkan potensi lokal, sedangkan pelaku UKM merupakan bagian dari denyut ekonomi warga sehari-hari. Kehadiran mereka dalam Musrenbangdes membuka kesempatan untuk menyelaraskan rencana pembangunan desa dengan kebutuhan pengembangan usaha.

Kehadiran Camat Darma beserta jajarannya menunjukkan adanya perhatian dan pembinaan dari pemerintah kecamatan terhadap proses perencanaan desa. Pemerintah kecamatan berperan memastikan bahwa dokumen perencanaan yang disusun desa berjalan sesuai ketentuan dan sejalan dengan kebijakan di tingkat kabupaten.

Pendamping Desa turut hadir untuk membantu proses fasilitasi. Pendampingan ini penting agar rumusan program dan kegiatan disusun dengan baik, mulai dari penjaringan usulan hingga penyesuaiannya dengan prioritas pembangunan desa. Adapun BPD, sebagai lembaga yang mewakili aspirasi warga, berperan dalam menyerap dan menyalurkan gagasan masyarakat serta mengawasi jalannya perencanaan.

Selain itu, keikutsertaan ketua RT membuat aspirasi warga dari lingkungan terkecil dapat tersampaikan. Para ketua RT berada paling dekat dengan persoalan sehari-hari masyarakat, seperti kondisi jalan lingkungan, sarana umum, dan kebutuhan dasar warga. Melalui mereka, usulan dari tingkat bawah dapat masuk ke dalam pembahasan di forum desa.

Dengan komposisi peserta yang beragam, Musrenbangdes Desa Cimenga mencerminkan prinsip partisipasi dan keterbukaan dalam perencanaan pembangunan. Setiap unsur memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan sesuai bidangnya, sehingga hasil musyawarah diharapkan mewakili kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Proses pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, sehingga kesepakatan yang dihasilkan menjadi komitmen bersama, bukan keputusan sepihak. Semangat kebersamaan seperti ini menjadi ciri khas pembangunan desa yang menempatkan warga sebagai subjek, bukan sekadar penerima manfaat.

Selain itu, penyelarasan dengan RKP Kabupaten Kuningan menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan daerah. Perencanaan yang berjenjang dari desa, kabupaten, hingga tingkat yang lebih tinggi diharapkan menghasilkan program yang saling melengkapi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dalam konteks digitalisasi, desa pada umumnya menghadapi sejumlah tantangan, misalnya ketersediaan jaringan, sarana pendukung, dan literasi digital warga. Karena itu, penyusunan usulan kegiatan untuk tahun 2028 perlu memperhatikan kesiapan masyarakat agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, khususnya oleh petani dan pelaku usaha di desa.

Keterbatasan anggaran juga menuntut desa menyusun skala prioritas. Tidak semua usulan dapat dibiayai dalam satu tahun anggaran, sehingga forum musyawarah menjadi ruang untuk menimbang kegiatan mana yang paling mendesak dan paling luas manfaatnya bagi warga. Pembahasan yang terbuka membantu masyarakat memahami dasar pertimbangan setiap keputusan.

Kehadiran TP PKK dan kader Posyandu turut memperkuat keterwakilan kaum perempuan dalam forum. Suara perempuan penting didengar karena banyak persoalan keluarga, kesehatan, dan pendidikan anak bersinggungan langsung dengan kehidupan mereka. Dengan begitu, perencanaan pembangunan diharapkan lebih inklusif dan menjangkau kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

Transparansi juga menjadi bagian penting dari proses ini. Dengan melibatkan banyak unsur dalam pembahasan, warga dapat mengetahui rencana yang akan dijalankan pemerintah desa dan turut mengawasi pelaksanaannya. Keterbukaan informasi diharapkan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pembangunan dan anggaran desa.

Di sisi lain, kegiatan pembangunan yang telah disepakati perlu dikawal bersama agar pelaksanaannya sesuai rencana. Pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan dapat saling mengingatkan serta berkoordinasi, sehingga hambatan yang muncul di lapangan dapat segera dicari jalan keluarnya secara musyawarah.

Penyusunan rencana yang berkelanjutan juga penting bagi generasi muda desa. Pembangunan sumber daya manusia, penguatan pertanian, dan pengembangan pariwisata yang dirancang sejak sekarang diharapkan membuka peluang usaha dan pekerjaan di desa, sehingga warga dapat berkembang tanpa harus meninggalkan kampung halamannya.

Setelah disepakati dalam Musrenbangdes, rancangan RKPDes akan menjadi bahan bagi tahapan perencanaan berikutnya. Pada umumnya, RKPDes kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa dan dijadikan acuan dalam penyusunan APBDes. Dengan demikian, kesepakatan yang dicapai dalam forum ini memiliki arti penting bagi arah pembangunan Desa Cimenga pada tahun-tahun mendatang.

Kesepakatan Musrenbangdes ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perencanaan yang baik memerlukan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, pelaku usaha, hingga warga memiliki peran masing-masing agar rencana yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel.

Melalui Musrenbangdes ini, Desa Cimenga diharapkan mampu menyusun program pembangunan yang tepat sasaran, selaras dengan arah kebijakan Kabupaten Kuningan, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh warga. Perencanaan yang matang, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan desa yang maju dan sejahtera. Dukungan seluruh unsur masyarakat pun menjadi kunci agar rencana yang telah disepakati dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. (pdi)

 

Hubungi Kami

logo

Cimenga

Jalan Raya Cipasung - Selajambe No 201 RT 002 RW 001 Desa Cimenga Darma

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Cimenga, Kec. Darma, Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1